PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA

Harmis, Puti Salsabila (2026) PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (37kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (160kB)
	Text (05. Thesis Fulltext) 05. Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (921kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisi bagaiman Peran Majelis Pengawa Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia, khususnya pada kasus Notaris di Solok, yang hingga bertahun-tahun setelah meninggal dunia belum dilakukan penyerahan protokol secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Rumusan masalah penelitian ini, pertama, bagaimana peran majelis pengawas daerah dalam terjadinya penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia?, kedua bagaimana tantangan dan hambatan majelis pengawas daerah dalam pelaksanaan dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia?. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD Kota Solok memiliki kewenangan atribusi berdasarkan UUJN untuk melakukan pengawasan, menunjuk Notaris penerima protokol, serta memastikan terlaksananya penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kasus Notaris Mohamad Ahlan, S.H., yang hingga saat ini belum memiliki Notaris penerima protokol yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap protokol sebagai arsip negara. Selain itu, penelitian menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan penyerahan protokol Notaris, Notaris Rita Sofiani, S.H.,M.Kn, antara lain belum optimalnya pengawasan MPD, keterbatasan pendataan dan kewenangan praktis MPD, rendahnya pemahaman ahli waris mengenai kewajiban penyerahan protokol, kurangnya sosialisasi, lamanya proses administrasi penerbitan Surat Keputusan Menteri, serta risiko kerusakan standar.Berdasarkan protokol hasil akibat penelitian, penyimpanan diperlukan yang tidak sesuai peningkatan efektivitas pengawasan dan pembinaan oleh MPD, percepatan proses administrasi penunjukan Notaris penerima protokol, serta harmonisasi regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada ahli waris dan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara.

Actions (login required)

View Item