Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Kewajiban Melaporkan Perubahan Status Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Padang)

Maharani, Novitri Cindyka (2026) Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Kewajiban Melaporkan Perubahan Status Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01 Cover dan Abstrak) 01 COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (745kB)
	Text (02 BAB I) 02 BAB I.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (03 BAB IV) 03 BAB IV.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (04 DAFTAR PUSTAKA) 04 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (05. Skripsi Full Text) 05 SKRIPSI FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian merupakan pelaksanaan fungsi keamanan negara dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Padang berwenang menindak pelanggaran kewajiban pelaporan perubahan status sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, pengawasan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan aplikasi Subject of Interest (SOI). Namun, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana maupun Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif berdasarkan asas ultimum remedium. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap WNA yang tidak melaporkan perubahan status sipil di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang? 2) Apakah penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut relevan dengan asas ultimum remedium? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, dan penentuan bentuk penindakan melalui jalur pidana (pro justitia) atau TAK. Dalam perkara yang diteliti, jalur pidana dipilih karena unsur tindak pidana dan alat bukti telah terpenuhi. Namun, berdasarkan asas ultimum remedium, penggunaan sanksi pidana dinilai belum sepenuhnya relevan karena pelanggaran tersebut masih dapat diselesaikan melalui TAK. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menentukan bentuk penindakan agar penerapan sanksi keimigrasian lebih proporsional.

Actions (login required)

View Item