ANALISIS PROSEDUR INTERNAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI PAJAK PPH PASAL 21 DI BPPKS PADANG DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN PELAPORAN

Aulia, Wulan Febi (2026) ANALISIS PROSEDUR INTERNAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI PAJAK PPH PASAL 21 DI BPPKS PADANG DALAM MENDUKUNG KEPATUHAN PELAPORAN. D3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (87kB)
	Text (BAB 1) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Published Version Download (29kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Tugas Akhir fultext) 05. Tugas Akhir Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Observasi ini bertujuan untuk menganalisis prosedur internal pengelolaan dokumentasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang dalam mendukung kepatuhan pelaporan pajak. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan pegawai yang memiliki peranan penting dalam penerimaan negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode observasi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian meliputi proses pengumpulan data penghasilan pegawai, pencatatan dokumen, penyimpanan arsip, serta pelaporan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur internal pengelolaan dokumentasi PPh Pasal 21 di BBPPKS Padang telah berjalan cukup baik. Pengumpulan dan pencatatan dokumen dilakukan secara terstruktur dengan dukungan dokumen seperti slip gaji dan bukti pemotongan pajak. Penyimpanan arsip dilakukan secara rapi, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Selain itu, pelaporan pajak dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pengumpulan dokumen, kurangnya pembaruan informasi terkait regulasi perpajakan, serta potensi kesalahan administratif dalam pencatatan data. Kendala tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu dan keakuratan pelaporan pajak. Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur internal yang baik sangat berperan dalam mendukung kepatuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarunit, pemanfaatan sistem digital, serta peningkatan pemahaman pegawai terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, diharapkan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 21 dapat meningkat dan mendukung terciptanya administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan transparan.

Actions (login required)

View Item