Pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma antara UMKM dan Usaha Besar pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020)

Nasution, Febi Khairina Putri (2026) Pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma antara UMKM dan Usaha Besar pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan data dalam website Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2024, terdapat 39 perkara kemitraan dengan 26 diataranya merupakan sektor perkebunan kelapa sawit. Mayoritas dari perkara tersebut berkaitan dengan hubungan hukum dalam kemitraan yaitu hak dan kewajiban yang tidak berjalan dengan seimbang. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan hukum kemitraan inti plasma antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar pada sektor perkebunan kelapa sawit pada Putusan KPPU No. 02/KPPU K/2020? 2. Bagaimana peran pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kemitraan inti plasma antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar pada sektor perkebunan kelapa sawit dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU K/2020?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan studi dokumen hukum dengan data lapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum kemitraan dalam perkara Putusan KPPU No. 02/KPPU K/2020 ini tidak seimbang hak dan kewajibannya yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Koperasi dan UMKM. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pengawasannya telah menjalankan perannya untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan agar terlaksana sesuai dengan prinsip kemitraan dan etika bisnis yang sehat melalui fungsi korektif dan penegakan hukumnya untuk mengembalikan hak dan kewajiban para pihak agar kembali seimbang. Namun, dalam pengawasannya pada perkara Putusan KPPU No. 02/KPPU K/2020, KPPU telah melampaui batas kewenangannya sehingga Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 dibatalkan oleh Pengadilan Niaga dan diperkuat oleh Mahkamah Agung pada tahapan kasasi.

Actions (login required)

View Item