Tindak Pidana Pencurian Aset Pemerintah: Perspektif Hukum Positif Indonesia

Giwang, Algany (2026) Tindak Pidana Pencurian Aset Pemerintah: Perspektif Hukum Positif Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering kali terjadi di tengah Masyarakat. Motif aksi kejahatan pencurian juga beragam seiring dengan perkembangan zaman. Adapun pencurian yang diteliti dalam pencurian ini yaitu pencurian terhadap instansi pemerintahan yang marak terjadi selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian dan kekhawatiran masyarakat akibat ulah pelaku pencurian ini. Dalam hal ini kepolisian memiliki peranan penting dalam menanggulangi setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian terhadap instansi pemerintahan. Kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum terhadap setiap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum terhadap pencurian aset negara atau barang milik daerah menurut hukum positif? 2. Apa upaya dan hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan didukung dengan penelitian di Kepolisian Resor Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukan. Proses penyelesaian hukum aset yang dicuri yaitu dengan mengusulkan penghapusan barang kepada kepala daerah yang disertai dengan surat keterangan dari kepolisian dan pernyataan dari pihak pengelola barang. Upaya penanggulangan berupa upaya pre-emtif (nilai dan norma hukum), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Hambatan dalam upaya penaggulangan tindak pidana pencurian secara internal ialah berupa kurangnya sarana dan prasana yang mendukung tugas dan fungsi sebagai Kepolisian, sumber daya manusia (SDM) Personel yang kurang terlatih dan berpengalaman. Kemudian hambatan eksternal yaitu pelaku melarikan diri, kesediaan menjadi saksi yang minim, pelaku susah ditemukan, sulitnya menemukan barang bukti, dan masih belum tercapainya tujuan good governance secara optimal. Mengingat hingga saat ini masih terjadi kasus-kasus pencurian di tengah masyarakat maka diharapkan kerja sama antara aparat kepolisian dan semua elemen masyarakat dalam upaya penanggulang tindak pidana pencurian sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Actions (login required)

View Item