Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Data Pribadi Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Boya, Inggrid Kartika (2026) Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Data Pribadi Dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (398kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (499kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (471kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan data pribadi dalam berbagai aktivitas digital, namun diikuti pula dengan meningkatnya kasus kebocoran, penyalahgunaan, dan pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan subjek data. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya jaminan pelindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, penyelesaian sengketa, serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini Pertama, bagaimana mekanisme pelindungan dan pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua, Apa saja kendala dalam mekanisme pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam praktik pemulihan hak korban di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mekanisme pelindungan dan pemulihan hak korban dilakukan dengan melindungi hak subjek data, kewajiban pengendali data dan pemroses data, tahapan pelindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi berupa penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kedua, implementasi mekanisme pemulihan tersebut belum optimal karena belum terbentuknya lembaga pelindungan data pribadi ,belum adanya peraturan pelaksana teknis atau pelaksana terkait prosedur perlindungan dan pemulihan hak korban, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukannya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi, peraturan teknis, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan, pemerintah membentuk lembaga perlindungan data pribadi dan membentuk peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, agar terdapat lembaga independen dan peraturan teknis yang rinci mengenai penerapan perlindungan serta pemulihan hak korban pelanggaran data pribadi.

Actions (login required)

View Item