Analisis Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Barang Bukti (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg)

Arisman, Melya (2026) Analisis Putusan Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Barang Bukti (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (999kB)
	Text 02. Bab I.pdf - Published Version Download (573kB)
	Text 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Dalam praktiknya, keberadaan barang bukti fisik Narkotika umumnya bersifat sentral untuk menentukan pemidanaan. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti Narkotika dan menganalisis dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda pada pelaku penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn dan 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tanpa barang bukti Narkotika didasarkan pada keterkaitan antara alat bukti yang sah, yaitu hasil tes urine terdakwa yang positif, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan. Kekuatan pembuktian ini sah dan memenuhi batas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Adapun dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda didasarkan pada pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pada putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Pmn, Hakim menjatuhkan pidana penjara dengan mengabaikan ketentuan rehabilitasi. Sedangkan pada putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Pdg, Hakim menjatuhkan sanksi tindakan rehabilitasi medis karena didukung oleh rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Disparitas putusan ini menunjukkan belum terpenuhinya rasa keadilan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika yang hakikatnya merupakan korban sebagaimana diamanatkan Pasal 54, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang membutuhkan pengobatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi pendekatan rehabilitasi dalam pertimbangan Hakim guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan substantif dan humanis.

Actions (login required)

View Item