Penegakan Hukum Terhadap Larangan Reklame Rokok Di Kawasasan Tanpa Rokok Kota Padang

Fajar, Muhammad (2026) Penegakan Hukum Terhadap Larangan Reklame Rokok Di Kawasasan Tanpa Rokok Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 1. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (606kB)
	Text (BAB I) 2. BAB I.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (BAB IV) 3. BAB IV.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (237kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 5. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah, termasuk pajak reklame, merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan PAD. Namun demikian, penyelenggaraan reklame, khususnya reklame rokok, dihadapkan pada pembatasan hukum, terutama dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantara nya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang perhitungan nilai sewa reklame, jenis/bentuk benda pajak, dan tata cara penyelenggaraan reklame. Iklan rokok adalah kegiatan mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. namun pada fakta yang ada di lapangan hal ini dinilai belum maksimal dilakukan dikarenakan masih ditemukan iklan rokok seperti pada papan reklame atau spanduk dan di videotron yang terpasang di wilayah Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, Pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang? Kedua, Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis yuridis kualitatif. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapat hasil sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum iklan rokok oleh Bapenda selaku yang berwenang dalam pengawasan dan penertiban iklan rokok dinilai belum maksimal dikarenakan nya masih ada oknum penyelenggara yang memasang kembali setelah dilakukannya penertiban iklan rokok oleh Bapenda. Kedua, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran reklame rokok di Kawasan Tanpa Rokok Kota Padang Tim pengawasan sudah melakukan pemantauan setiap hari, tetapi masih ditemukan pemasangan ulang oleh pelaku usaha yang tidak tertib setelah penertiban.

Actions (login required)

View Item