Sinkronisasi Pelaksanaan Kewenangan Perizinan Pertambangan dan Kewenangan Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Padang

Putri, Afifah Rahmi (2026) Sinkronisasi Pelaksanaan Kewenangan Perizinan Pertambangan dan Kewenangan Fiskal Daerah dalam Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Padang. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Pendahuluan) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (515kB)
	Text (Penutup) 03. BAB VI PENUTUP.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Thesis Fulltext) 05. Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berjalan secara sinergis berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas. Namun dalam praktiknya, pembagian urusan tersebut tidak selalu menghasilkan keselarasan, terutama ketika dua urusan yang secara substansial saling berkaitan diletakkan pada dua tingkat pemerintahan yang berbeda tanpa mekanisme koordinasi yang memadaiBerdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, pertama bagaimana Konstruksi hukum kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan fiskal daerah dalam pengelolaan Pajak MBLB di Kota Padang?, kedua bagaimana implikasi yuridis pemisahan kewenangan perizinan pertambangan dan kewenangan pemungutan pajak MBLB di Kota Padang?, ketiga Bagaimana model sinkronisasi kewenangan yang ideal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan?. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan didukung data Empiris. Adapun hasil penelitian ialah UU HKPD membawa perubahan paradigmatik dalam sistem perpajakan daerah dengan memperkenalkan mekanisme opsen pajak sebagai pengganti sistem bagi hasil untuk beberapa jenis pajak tertentu. Bapenda Kota Padang sebagai instansi pemungut pajak MBLB dan Dinas ESDM sebagai instansi penerbit IUP MBLB seharusnya saling koordinasi antar satu sama lain, dan melakukan pengawasan lapangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah yang meliputi pengawasan berdasarkan laporan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan realisasi pajak, dan sumber informasi lainnya. Integrasi sistem informasi ini bukan sekadar menghubungkan dua basis data yang berbeda, melainkan menciptakan ekosistem data yang memungkinkan pertukaran informasi secara otomatis dan real-time.

Actions (login required)

View Item