DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat)

Aldeya, Delvieri (2026) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (61kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (117kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pada era digital, penggunaan internet sudah masif dan melekat erat dengan kehidupan sehari-hari. Melalui data yang diberikan komidigi, terdapat 233.552 konten pornografi yang beredar di internet, 10.173 konten diantaranya berada pada media sosial (X). Pengaturan tentang konten pornografi diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Berdasarkan data sebelumnya, pelaku tindak pidana pornografi belum menemui titik jera melalui penegakan hukum pidana. Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Pornografi yang dilakukan pada media sosial adalah perkara dengan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat; dan 2) Bagaimana penyelesaian perkara pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat tentang tindak pidana pornografi melalui media sosial.Untuk mendapatkan data, digunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan, bahwa: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN.Wat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki trauma dan menilai pidana penjara tidak sepenuhnya efektif karena terdakwa juga membutuhkan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, majelis hakim akhirnya memutuskan pidana penjara yang lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum; dan 2) Penyelesaian perkara yang dilakukan sudah sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku di sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi putusan pidana yang lebih rendah tidak menimbulkan efek jera karena terdakwa kembali melakukan tindak pidana pornografi pada tahun 2024.; Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pornografi, Media Sosial

Actions (login required)

View Item