Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Wni Yang Terpapar Radikalisme Di Suriah Dan Irak Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia

Vivi, Syafitri (2026) Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Wni Yang Terpapar Radikalisme Di Suriah Dan Irak Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (294kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Negara Indonesia menghadapi dilema dalam melindungi warga negaranya yang terpapar radikalisme dan bergabung dengan kelompok Terorisme di Suriah dan irak. Pemerintah Indonesia menilai bahwa WNI yang terpapar radikalisme mengancam keamanan nasional, sehingga menolak pemulangan mereka. Kebijakan ini bertentangan dengan ketentuan internasional melalui UDHR 1948 dan ICCPR 1966 untuk mewajibkan negara melindungi warganya di luar negeri dan hukum nasional melalui UU No. 5/2018 dan. PP No. 77/2019 yang mewajibkan negara untuk melakukan deradikalisasi terhadap orang yang bergabung dalam kelompok terorisme. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: pertama, bagaimana dasar hukum kewajiban negara terhadap warga negaranya yang terpapar radikalisme di negara lain menurut hukum internasional; kedua, bagaimana kewajiban dan praktik negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang terpapar radikalisme di Suriah dan Irak berdasarkan hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dasar kewajiban negara menurut hukum internasional berlandaskan lima instrumen utama (UDHR 1948, ICCPR 1966, Convention on the Reduction of Statelessness 1961, CRC 1989, dan UNSC Resolution 2396/2017) yang menegaskan kewarganegaraan sebagai hak yang tidak dapat dicabut sewenang-wenang dan negara tetap memiliki kewajiban atas keamanan warganya meski warganya terlibat tindak pidana di luar negeri. Kedua, kewajiban negara dalam hukum nasional mencakup tiga dimensi, yaitu kewajiban yuridis (UU No. 5/2018), kewajiban pemulihan melalui deradikalisasi dan rehabilitasi (UU No. 5/2018 jo. PP No. 77/2019), serta kewajiban perlindungan konsuler (UU No. 37/1999).

Actions (login required)

View Item