Merger Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Aksi Korporasi Dalam Rangka Penguatan Modal Untuk Meningkatkan Daya Saing

Muluk, Mardiah (2026) Merger Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Aksi Korporasi Dalam Rangka Penguatan Modal Untuk Meningkatkan Daya Saing. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER DAN ABSTRAK(8).pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (Bab I) BAB I(8).pdf - Published Version Download (800kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV(3).pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(15).pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (Disertasi Full) DISERTASI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan kemakmuran rakyat melalui sistem perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, hukum harus mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan filosofis pengaturan merger Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai aksi korporasi dan strategi penguatan modal yang diikuti oleh integrasi pasca-merger serta transformasi kelembagaan untuk meningkatkan daya saing BPR. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penguatan sektor jasa keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum (KPMIM), dan Single Presence Policy (SPP) yang mendorong konsolidasi BPR melalui merger, namun masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan kondisi empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, faktor yuridis-empiris, efektivitas pelaksanaan, serta tanggung jawab hukum Pemegang Saham Pengendali (PSP) dalam merger BPR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara, FGD, dan observasi lapangan di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger BPR memiliki dasar hukum yang kuat dalam rezim hukum perusahaan dan hukum perbankan serta menjadi strategi penguatan modal untuk mendukung konsolidasi industri BPR. Meskipun terdapat kesesuaian pengaturan, implementasi merger masih menunjukkan disharmonisasi antara prinsip otonomi korporasi dalam hukum perusahaan dan regulasi prudensial perbankan. Pelaksanaan merger umumnya telah memenuhi ketentuan hukum dan prinsip kehati-hatian, namun masih menghadapi hambatan regulatif, struktural, sosial-kultural, dan tata kelola. Studi kasus menunjukkan bahwa merger mampu meningkatkan modal inti, kapasitas penyaluran kredit, dan efisiensi operasional, tetapi harus diikuti oleh integrasi pasca-merger secara menyeluruh untuk memperkuat tata kelola, stabilitas, dan daya saing BPR. PSP tidak hanya bertanggung jawab berdasarkan prinsip limited liability, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung KPMIM, implementasi SPP, dan keberhasilan integrasi pasca-merger dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa merger merupakan aksi korporasi yang efektif sebagai strategi penguatan modal dan konsolidasi industri BPR, dengan keberhasilan yang bergantung pada integrasi pasca-merger, kepastian hukum, tata kelola perusahaan yang baik, transformasi kelembagaan, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Kata Kunci: Merger; Bank Perekonomian Rakyat; Penguatan Modal; Single Presence Policy; Tanggung Jawab Hukum.

Actions (login required)

View Item