URGENSI PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

MUHADZIB, MUHAMMAD DAFFA (2026) URGENSI PENGATURAN AMBANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA. S1 thesis, Univeritas Andalas.

	Text (01. COVER DAN ABSTRAK) 01. COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (855kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (432kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (04. DAFTAR PUSTAKA) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text 05. SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum untuk membuka peluang munculnya lebih banyak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pemilih memperoleh pilihan yang lebih beragam. Salah satu upaya yang dapat diterapkan ialah dengan mengatur ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana perkembangan pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden? Kedua, bagaimana dampak ketiadaan pengaturan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia? Ketiga, bagaimana formula pengaturan ambang batas maksimal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ke depan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi objek perdebatan berkepanjangan. Di satu sisi, ketentuan tersebut dipandang sebagai instrumen penguatan sistem Presidensial dan penyederhanan partai politik, namun di sisi lain dianggap membatasi hak partai politik, mempersempit ruang kompetisi, dan mengurangi pilihan alternatif bagi pemilih. Dalam pratiknya, penerapan ambang batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan terbentuknya koalisi partai politik yang cenderung pragmatis. Dalam rangka mengatasi permasalah tersebut, penelitian ini menawarkan untuk mengatur ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan dua opsi formula yakni, Pertama, 50% jumlah partai politik peserta pemilu untuk mencegah calon tunggal. Kedua, 30% - 40% jumlah partai politik peserta pemilu untuk menghadirkan lebih banyak alternatif pilihan bagi pemilih dalam pemilihan Presiden.

Actions (login required)

View Item