Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Di Tetapkan Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung

PutriDewinda, Priya (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Yang Di Tetapkan Sebagai Kawasan Hutan Lindung Di Nagari Timbulun Kabupaten Sijunjung. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover) ilovepdf_merged (1).pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (BAB I) FULL TESIS PRIYA TERBARU (1)-11-36.pdf - Published Version Download (675kB)
	Text (BAB IV) FULL TESIS PRIYA TERBARU (1)-104-105.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (Dapus) FULL TESIS PRIYA TERBARU (1)-106-108.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (Full Tesis) ilovepdf_merged.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Sijunjung adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kawasan hutan cukup luas dan menjadi lokasi terjadinya tumpang tindih antara hak milik atas tanah masyarakat dengan penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah.. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tumpang tindih antara sertipikat hak milik atas tanah dengan penetapan kawasan hutan di Nagari Timbulun, Kabupaten Sijunjung, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perolehan hak milik atas tanah sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, proses pendaftaran tanah yang dilakukan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik setelah adanya penetapan kawasan hutan lindung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang dimiliki masyarakat pada awalnya berasal dari tanah ulayat nagari yang dialihkan menjadi hak milik dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah adanya penetapan kawasan hutan, sebagian tanah yang telah bersertipikat masuk ke dalam kawasan hutan sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik tetap diberikan karena sertipikat merupakan alat bukti hak yang sah. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme inventarisasi, verifikasi, PPTPKH, TORA, enclave, atau perubahan batas kawasan hutan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan pertanahan dan kehutanan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat tanpa mengabaikan fungsi kawasan hutan.

Actions (login required)

View Item