Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Peminjaman Anggota Dalam Perjanjian Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman)

Aritonang, Heber Oktavianus (2026) Penyelesaian Hukum Atas Wanprestasi Peminjaman Anggota Dalam Perjanjian Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) 02. BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (BAB IV Penutup) 03. BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (Skripsi Full) 05. Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Koperasi berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota berdasarkan prinsip kekeluargaan sebagai wujud ekonomi kerakyatan. Dalam praktiknya, tidak sedikit anggota koperasi yang lalai atau gagal memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman sesuai perjanjian yang disepakati, sebagaimana terjadi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kantor Bupati Pasaman yang dari 373 anggota, 105 orang mengalami gagal bayar. Kondisi ini menganggu perputaran modal koperasi dan stabilitas keuangan koperasi dan menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini menjawab tiga permasalahan, yaitu (1) Bagaimana proses pemberian pinjaman dilaksanakan; (2) faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi; dan (3) bagaimana penyelesaian hukum dilakukan terhadap anggota yang wanprestasi pada KPN Kantor Bupati Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data lapangan melalui wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberian pinjaman telah memenuhi syarat sahnya perjanjian namun masih lemah dalam pengawasan, analisis kemampuan bayar, dan jaminan. Wanprestasi yang dilakukan anggota disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, rendahnya pemahaman hukum, dan lemahnya pengawasan koperasi. Akibat dari kondisi tersebut, total kerugian yang dialami KPN Kantor Bupati Pasaman dari seluruh bidang usaha mencapai Rp 800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah). Penyelesaian hukum terhadap anggota yang wanprestasi dilakukan secara non-litigasi melalui bentuk somasi, musyawarah kekeluargaan, dan mediasi bersama Dinas Koperasi sebagai pihak mediator, yang menghasilkan kesepakatan penjadwalan kembali (rescheduling) angsuran, sementara jalur litigasi ke Pengadilan Negeri belum pernah ditempuh Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar koperasi memperkuat analisis kelayakan kredit, menyempurnakan klausula perjanjian pinjaman, menerapkan mekanisme jaminan, serta mempertimbangkan instrumen hukum formal apabila pendekatan kekeluargaan tidak lagi efektif dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

Actions (login required)

View Item