Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jambi

Maychenda, Nazwa Shaffa (2026) Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jambi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (1. COVER DAN ABSTRAK) 01. COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (7MB)
	Text (02. Bab I) 02. Bab I .pdf - Published Version Download (506kB)
	Text 03. Bab IV pdf.pdf - Published Version Download (330kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (946kB) | Request a copy

Abstract

Penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama ini masih didominasi oleh pendekatan pemidanaan konvensional yang berorientasi pada pemenjaraan, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pemulihan bagi pelaku yang sekaligus berkedudukan sebagai korban ketergantungan narkotika. Kondisi tersebut mendorong penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis melalui mekanisme rehabilitasi medis dan sosial. Kejaksaan Negeri Jambi merupakan salah satu institusi penegak hukum yang telah menerapkan pendekatan ini dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Jambi; (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pendekatan tersebut; serta (3) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dimaksud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi, Studi dokumen berupa dokumen berkas perkara yang mendukung hasil wawancara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan sesuai ketentuan hukum. Dari 258 perkara (2024–2025), terdapat 2 perkara yang diupayakan melalui mekanisme ini dan 1 berhasil diselesaikan. Proses dilakukan melalui tahapan asesmen, gelar perkara (ekspose), hingga penghentian penuntutan disertai rehabilitasi, dengan jaksa berperan sebagai pengendali perkara sekaligus fasilitator. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu administrasi (14 hari), Perbedaan Perspektif Jaksa terhadap Peraturan Jaksa No. 15 tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, dan stigma negatif terhadap penyalahguna narkotika. Upaya yang dilakukan mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan koordinasi dan kapasitas aparat, serta peningkatan edukasi publik.

Actions (login required)

View Item