Penegakan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabuapaten Tanah Datar

Sriani, Vivi (2026) Penegakan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabuapaten Tanah Datar. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (02. Bab I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (553kB)
	Text (03. Bab IV) 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (401kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (443kB)
	Text (05. Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Hukum pidana adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus dan turun temurun. Di dalam hukum adat Minangkabau terdapat aturan yang mengatur tentang pelanggaran adat yang disebut dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah. Salah satu contohnya perzinaan yang disebut dengan sumbang salah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, b) Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, c) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penulis skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari dengan menggunakan sistem bajanjang naiak batanggo turun. Sanksi yang diterapkan berupa permintaan maaf, denda, dibuang sepanjang adat, dibuang sepanjang nagari, dan pencabutan gelar. Kendala dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo meliputi faktor kedudukan tokoh adat, faktor ketidaksesuaian sanksi dengan pelaksanaannya, dan aturan adat yang tidak tertulis. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana adat Minangkabau dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Nagari Koto Tuo meliputi upaya yang dilakukan oleh tungku tigo sajarangan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari.

Actions (login required)

View Item