Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Oleh PT. HSH Di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar

Akbar, Dian (2026) Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Oleh PT. HSH Di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (907kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (BAB AKHIR) 03. BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana lingkungan hidup adalah sebuah perintah dan/ atau larangan undang-undang kepada subjek hukum untuk tidak menyebabkan perubahan fungsi lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dan jika dilanggar maka akan diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana. Walaupun telah banyak regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan lingkungan tetapi tetap saja masih banyak terjadi pelanggaran terutama yang dilakukan oleh korporasi, seperti pada objek penelitian yang penulis teliti yaitu pada dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. HSH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana yaitu penerapan konsep pertanggungjawaban pidana lingkungan berupa konep strict liability dalam proses penegakan hukum pada permasalahan PT. HSH. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability) terhadap PT. HSH di Lembah Anai, sebagai korporasi? dan 2) Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi, dalam hal ini PT. HSH? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Dengan sumber data yang berasal pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep strict liability pada tahap penyelidikan akan mempermudah proses penegakan hukum dalam menentukan unsur pidananya, tetapi proses penyelidikan permasalahan PT. HSH terhambat karena harus mendahulukan pengenaan sanksi administratif. Jika pemberlakuan sanksi administrasi tidak berjalan efektif, maka sanksi pidana harus menjadi opsi utama dalam proses penegakan hukum demi memberikan efek jera bagi korporasi. Selain itu terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan yang dilakukan korporasi seperti kendala lemahnya regulasi, fasilitas yang tidak mendukung dan kurangnya sumber daya manusia. Untuk itu perlu adanya upaya berupa penguatan regulasi, peningkatan kapabilitas Aparat Penegak Hukum dan pemerintah serta pelibatan partisipasi masyarakat demi mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan.

Actions (login required)

View Item