Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Berusaha Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Fadyah, Naya Putri (2026) Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Berusaha Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) abstrak upload skripsi.pdf - Published Version Download (624kB)
	Text (BAB I. Pendahuluan) BAB I PENDAHULUANN.pdf - Published Version Download (356kB)
	Text (BAB IV. Penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (596kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (523kB)
	Text (Full Text Skripsi) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan isu hukum yang kompleks karena adanya perbedaan pengaturan antara rezim kehutanan dan rezim pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rezim kehutanan melalui mekanisme Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memberikan ruang bagi pemanfaatan hutan yang berorientasi pada investasi dan kemudahan berusaha, sementara Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menekankan perlindungan, konservasi, dan keberlanjutan ekosistem. Perbedaan tersebut menimbulkan dualisme norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam penerapan pemanfaatan hutan di wilayah pulau-pulau kecil. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemanfaatan hutan untuk kegiatan berusaha pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta bagaimana bentuk pemanfaatan hutan yang ideal pada wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif, serta pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan norma antara pengaturan dalam rezim kehutanan dan rezim pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menimbulkan antinomi norma, sehingga diperlukan penerapan asas lex specialis derogat legi generali dengan menempatkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai pengaturan khusus yang harus diprioritaskan. Selain itu, bentuk pemanfaatan hutan yang ideal pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada pendekatan berkelanjutan yang mengutamakan konservasi, jasa lingkungan, perhutanan sosial, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian, keterpaduan, perlindungan masyarakat adat, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan integrasi kebijakan lintas sektor guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item