Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak

Setyawati, Zetti (2026) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (20kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text (Skripsi Full) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah membawa implikasi signifikan terhadap kelembagaan dan pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebelumnya, pemilu serentak lima kotak menimbulkan beban kerja dan tekanan manajerial yang tinggi. Oleh sebab itu, perumusan masalah yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana kapasitas kelembagaan KPU dalam penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan serentak daerah? Kedua, bagaimana beban tugas KPU dalam penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilu serentak nasional dan serentak daerah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data empiris melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan KPU menjadi krusial dalam menghadapi perubahan desain pemilu. Hal ini mencakup peningkatan kemampuan manajerial dalam mengelola tahapan pemilu serta perbaikan sistem rekrutmen penyelenggara guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan kepemimpinan. Selain itu, pemisahan pemilu menuntut restrukturisasi tugas KPU agar pengelolaan dua siklus pemilu dapat berjalan lebih terstruktur, proporsional, dan profesional. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memprioritaskan penguatan kapasitas KPU, termasuk koordinasi antar tingkat penyelenggara dan pemanfaatan teknologi informasi, guna memastikan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu

Actions (login required)

View Item