PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Soniasari, Desty (2012) PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA DI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2012 Desty Soniasari 05140096.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden pasca-perubahan Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Proses ini melibatkan sinergi antara DPR sebagai pengusul, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengadil, dan MPR sebagai pemutus akhir. Hasil penelitian menyoroti tiga poin krusial: Peran MK: Kehadiran MK dalam proses ini bukan sebagai forum privilegiatum, melainkan sebagai bentuk legalitas konstitusional untuk memvalidasi dugaan pelanggaran hukum sebelum dibawa ke ranah politik (MPR). Kewenangan DPD: Terdapat ketimpangan peran di mana DPD tidak memiliki kewenangan sebesar DPR dalam proses pemberhentian, meski merupakan bagian dari lembaga perwakilan. Persoalan Yuridis: Terkait Pasal 20 Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009, tuntutan pidana di pengadilan biasa setelah putusan MK dinilai bukan merupakan pelanggaran asas ne bis in idem, karena objek yang diadili MK adalah "pendapat/dugaan", bukan "perbuatan" pidana itu sendiri. Namun, penuntutan pidana saat subjek masih menjabat berpotensi menimbulkan konflik kekuasaan antarlembaga negara.

Actions (login required)

View Item