FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 1945

Ersy, Winda Rahayu (2012) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 1945. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum Reguler Mandiri 2012 Winda Rahayu Ersy 0810113437.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pergeseran kewenangan pengangkatan Duta Besar RI pasca-amandemen UUD 1945, dari hak prerogatif mutlak Presiden menjadi mekanisme yang melibatkan pertimbangan DPR sesuai Pasal 13 ayat (2). Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengangkatan serta fungsi pengawasan DPR dalam proses tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun pertimbangan DPR terhadap calon Duta Besar tidak mengikat secara yuridis, Presiden diharapkan tetap memperhatikannya sebagai bentuk implementasi prinsip checks and balances. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan integritas penempatan diplomatik RI di luar negeri.

Actions (login required)

View Item