FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus Di kantor Camat Padang Barat)

Nessia, Nessia (2011) FUNGSI CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI WILAYAH KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 (Studi Kasus Di kantor Camat Padang Barat). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2011 Nessia 06140077.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perkembangan era otonomi daerah membawa perubahan mendasar terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Camat, sebagai salah satu unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan di wilayah administratif kecamatan sekaligus perangkat daerah kabupaten/kota, menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota. Camat memiliki fungsi strategis dalam membantu tugas-tugas kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan fungsi camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kota Padang; 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan peranannya serta bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis/empiris untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data terkait guna ditarik kesimpulan tanpa menggunakan angka statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi camat dalam pembinaan masyarakat meliputi bidang sosial, politik, hukum, dan budaya. Pelaksanaan fungsi tersebut diwujudkan melalui penyuluhan pendidikan dan kesehatan, penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan politik demi mewujudkan tertib berdemokrasi bagi masyarakat di wilayah kecamatan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi internal pemerintahan, yang ditandai dengan keterlambatan informasi mengenai isu-isu di masyarakat sehingga memicu tindakan saling lempar tanggung jawab antara perangkat kecamatan dan kelurahan. Upaya yang dilakukan camat untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Actions (login required)

View Item