PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)

Frislidia, Frislidia (2026) PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text 01.Cover.pdf Download (211kB)
	Text 02.Bab I.pdf Download (1MB)
	Text 03.Bab IV.pdf Download (192kB)
	Text 04.Daftar Pustaka.pdf Download (439kB)
	Text 05.Thesis FullText.pdf Download (1MB)

Abstract

Pengaturan GATS, atau Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa, diatur dalam Annex 1B dari Perjanjian WTO, yang menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dalam perdagangan jasa komunikasi. Perum LKBN Antara yang ditugaskan Negara, berdasarkan pasal 1 ayat 3 GATS, maka layanan yang diberikan Antara masuk dalam ruang lingkup pengecualian jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah yakni jasa yang tidak disuplai secara komersial atau kompetisi. Praktik bisnis Antara juga tunduk pada liberalisasi bertahap seperti diatur dalam Pasal IV dan XIX GATS yakni layanan jasa komunikasi disesuaikan dengan tujuan kebijakan nasional.Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip dalam GATS pada sektor jasa komunikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip GATS di Indonesia khusus pada sektor jasa komunikasi dalam kaitannya dengan Perum LKBN Antara dalam menghadapi liberalisasi sektor jasa komunikasi. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka GATS pada sektor komunikasi serta mengkaji dan menganalisis praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara kepada pejabat Perum LKBN Antara, dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen hukum dan literatur terkait. Praktik Perum LKBN Antara serta mengatur hak dan kewajibannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal XVI dan Pasal XVII GATS mengatur sektor jasa serta Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Actions (login required)

View Item