PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH KAUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Zahira, Fortuna (2026) PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH KAUM DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (568kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penyelesain sengketa tanah pada umumnya dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai diluar pengadilan yang lazim disebut Alternatif Dispute Resolution (ADR). Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sengketa pertanahan yang sering muncul adalah sengketa pada proses pendaftaran sertifikat tanah. Hal ini disebabkan adanyan pemutusan ranji keturunan salah satu anggota kaum pada saat dikeluarkannya sertifikat tanah tersebut. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah kaum dalam proses pendaftaran tanah, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dengan membandingkan pada kenyataan yang terjadi di dalam Masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman adalah secara mediasi yang melibatkan pihak ketiga (mediator) dengan tidak memihak dan memberikan arahan untuk tercapainya penyelesaian. Mediasi tersebut tidak langsung mempertemukan kedua belah pihak sampai adanya kesepakatan dari pihak yang bersengketa tersebut. 2. Pada penyelesaian sengketa pendaftaran tanah sering terjadinya kendala dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan klaim kepemilikan tanah. Salah satunya adalah pemutusan ranji keturunan salah satu anggota kaum yang menyebabkan hilangnya hak seorang anggota kaum. Dalam permasalahan tersebut pihak Kantor Pertanahan tidak melanjutkan mediasi sampai pada tahap damai, tetapi meminta kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan dahulu permasalahan tersebut di kaum, dan jika sudah adanya perdamaian, maka pihak yang bersengketa bisa memasukkan kembali berkas sebelumnya untuk dilanjutkan administrasinya. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah

Actions (login required)

View Item