PENERAPAN PRINSIP PERSAINGAN SEHAT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK DI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022-2024

Siti Kylla Fatihah, Kameldy, (2026) PENERAPAN PRINSIP PERSAINGAN SEHAT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK DI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2022-2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (117kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (420kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (181kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (118kB)
	Text (Skrpsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara yang wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik dirancang untuk menjamin keterbukaan, kesetaraan, dan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem elektronik tidak selalu berbanding lurus dengan terwujudnya persaingan yang sehat secara substantif. Kondisi tersebut tampak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada periode 2022–2024, khususnya pada pengadaan alat ilmiah berteknologi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip persaingan sehat dalam pengadaan barang/jasa berbasis elektronik di BRIN, menilai penerapannya berdasarkan indikator persaingan sehat, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat tidak optimalnya penerapan prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-L/2024. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal pengadaan barang/jasa di BRIN telah dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik sesuai ketentuan normatif. Namun, secara substantif masih ditemukan praktik administratif yang melemahkan prinsip persaingan sehat, terutama terkait kesetaraan akses informasi, penyusunan spesifikasi teknis yang berpotensi diskriminatif, serta kurangnya transparansi pada tahap pra-tender. Meskipun tidak terbukti adanya persekongkolan tender maupun kerugian keuangan negara, temuan tersebut tetap menimbulkan implikasi hukum dalam ranah administrasi negara. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedural terhadap sistem elektronik tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya persaingan sehat, sehingga integritas aparatur dan pengendalian administratif menjadi faktor penentu dalam menjaga kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Kata Kunci: pengadaan public, prinsip persaingan sehat, sistem pengadaan elektronik, penegakan hukum administrasi, tata kelola pengadaan.

Actions (login required)

View Item