Resolusi Konflik Tapal Batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar

Rosnelly, Laras Sarchi (2026) Resolusi Konflik Tapal Batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover_dan _Abstrak.pdf - Published Version Download (506kB)
	Text (Skripsi BAB I) Skripsi BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Skripsi BAB VI) Skripsi BAB VI.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Skripsi Daftar Pustaka) Skripsi Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan batas wilayah yang terjadi antara Kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Konflik tapal batas ini muncul akibat perbedaan persepsi dan kepentingan antar wilayah dalam penentuan batas administratif yang berdampak pada aspek pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik tapal batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan teori resolusi konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Informan dalam penelitian ini melibatkan pihak pemerintah daerah terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta instansi lainnya yang berperan dalam proses penegasan batas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengenalan, konflik telah diidentifikasi oleh kedua belah pihak, namun masih terdapat perbedaan pemahaman terkait dasar hukum dan peta yang digunakan. Pada tahap diagnosis, penyebab konflik meliputi perbedaan data spasial dan kepentingan administratif. Pada tahap menyepakati solusi, telah dilakukan berbagai forum koordinasi lintas sektor, namun belum mencapai kesepakatan final. Pada tahap pelaksanaan solusi, upaya yang dilakukan masih terbatas pada proses fasilitasi oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Sementara itu, pada tahap evaluasi, proses resolusi konflik masih berjalan dan memerlukan tindak lanjut serta komitmen bersama dari kedua daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik tapal batas antara Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terselesaikan secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi data, serta peran aktif pemerintah pusat dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item