Keabsahan Perjanjian Kawin yang Dibuat Pasca Perkawinan Dalam Hal Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)

Vemas, Arya (2026) Keabsahan Perjanjian Kawin yang Dibuat Pasca Perkawinan Dalam Hal Terjadinya Perceraian (Studi Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas makna perjanjian perkawinan, sehingga tidak lagi terbatas pada perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Perluasan ini pada satu sisi memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, namun di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian kawin pasca perkawinan dan keberlakuannya yang dikaitkan dengan peristiwa perceraian. Permasalahan ini tercermin dalam Putusan No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, di mana perjanjian perkawinan yang dibuat pasca perkawinan tidak dapat dijadikan dasar tuntutan oleh hakim karena tidak memenuhi persyaratan formil berupa pengesahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan dalam hal terjadinya perceraian serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perjanjian kawin pasca perkawinan pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, sebagaimana diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam perkara yang diteliti, perjanjian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat formil berupa pengesahan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain itu, klausul yang menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku pada saat perceraian menimbulkan persoalan yuridis karena menyimpang dari fungsi perjanjian perkawinan sebagai pengatur hubungan hukum selama perkawinan berlangsung. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik peradilan dengan perkembangan doktrin hukum perjanjian perkawinan di Indonesia, sehingga diperlukan kejelasan pengaturan lebih lanjut guna menjamin kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item