Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi terkait Pelanggaran Pengelolaan Limbah Fly Ash Bottom Ash pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin di Kota Sawahlunto

Alghifari, Muhammad Nathan (2026) Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi terkait Pelanggaran Pengelolaan Limbah Fly Ash Bottom Ash pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin di Kota Sawahlunto. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (510kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewajiban hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha dan/atau kegiatan. permasalahan pengelolaan limbah fly ash dan bottom ash (FABA) oleh PLTU Ombilin di Kota Sawahlunto yang menimbulkan polemik hukum dan lingkungan setelah perubahan status FABA dari limbah B3 menjadi limbah non-B3 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Meskipun telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021, dalam praktiknya masih ditemukan indikasi ketidaksesuaian pengelolaan serta persoalan efektivitas penegakan hukum administrasi lingkungan. Permasalahan hukum yand diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin berdasarkan Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021; dan (2) bagaimana pelaksanaan penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap pelanggaran pengelolaan limbah FABA tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan FABA oleh PLTU Ombilin secara normatif mengacu pada Pasal 4 ayat (6) Permen LHK Nomor 19 Tahun 2021 yang meliputi penyimpanan, pemanfaatan, dan penimbunan. Namun dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian pada aspek teknis penyimpanan, optimalisasi pemanfaatan, serta pengendalian dampak lingkungan dari penimbunan. Dari sisi penegakan hukum administrasi, pengawasan dan pemberian sanksi telah dilakukan oleh instansi berwenang, tetapi belum sepenuhnya efektif karena belum menimbulkan efek jera dan masih ditemukannya pelanggaran berulang. Dengan demikian, pengelolaan dan penegakan hukum terhadap FABA oleh PLTU Ombilin belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan limbah FABA oleh PLTU Ombilin masih memerlukan perbaikan secara substansial serta penguatan penegakan hukum lingkungan administrasi agar perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dapat terwujud secara efektif.

Actions (login required)

View Item