ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK PEMBANTU AKIBAT SALAH TANGKAP

Fathia, Indah Cahyani (2026) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK PEMBANTU AKIBAT SALAH TANGKAP. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text (BAB I) Bab I.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (BAB IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (52kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (125kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah tangkap merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses penegakan hukum pidana yang berpotensi merugikan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Praktik salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang tidak sesuai dengan prinsip due process of law. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penyidik serta mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari, pertama bagaimana penerapan analisa yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik pembantu akibat salah tangkap, dan kedua bagaimana upaya hukum korban salah tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bentuk pertanggungjawaban penyidik Polri dalam kasus salah tangkap serta mengkaji prosedur internal dan eksternal yang dapat ditempuh untuk menegakkan akuntabilitas penyidik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya salah tangkap melalui mekanisme pertanggungjawaban etik, disiplin, administrasi, dan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, sistem hukum acara pidana melalui mekanisme praperadilan memberikan ruang bagi korban salah tangkap untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengaturan dan implementasi pertanggungjawaban penyidik, terutama dalam KUHAP yang masih berlaku. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui KUHP Nasional dan RUU KUHAP diharapkan dapat memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terulangnya praktik salah tangkap di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item