PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN ANTARA PT. TITIK NOL PASBAR DENGAN PEMILIK LAHAN DI PASAMAN BARAT

Sailendra, Gusnan (2026) PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN ANTARA PT. TITIK NOL PASBAR DENGAN PEMILIK LAHAN DI PASAMAN BARAT. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (582kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (246kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (161kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (290kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dan implikasi yuridis perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan antara PT. Titik Nol Pasbar dengan pemilik lahan di Kabupaten Pasaman Barat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada penggunaan perjanjian tertulis di bawah tangan yang disusun tanpa pengaturan klausul yang komprehensif, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum maupun ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan tersebut; dan kedua, apa implikasi yang timbul dari perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik lahan, pihak pengembang, dan notaris, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perjanjian tersebut sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian, namun secara empiris pelaksanaannya belum berjalan optimal dan tidak berimbang. Hal ini ditandai dengan keterlambatan pembayaran kontribusi, tidak terealisasinya seluruh pembangunan unit perumahan, serta terhambatnya pemecahan sertifikat akibat dijaminkannya sertifikat kepada pihak perbankan oleh pengembang. Selain itu, tidak adanya klausul sanksi, batas waktu yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa memperlemah posisi hukum pemilik lahan. Implikasi dari kondisi tersebut adalah timbulnya kerugian materiil bagi pemilik lahan, berupa tertundanya penerimaan hak ekonomi, hilangnya potensi pendapatan dari pemanfaatan lahan sebelumnya, serta berkurangnya kontrol terhadap tanah. Di sisi lain, bentuk perjanjian di bawah tangan juga memiliki keterbatasan dalam aspek pembuktian dan tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian, diperlukan perumusan perjanjian yang lebih komprehensif dan berimbang, serta penggunaan akta otentik untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang proporsional bagi para pihak.

Actions (login required)

View Item