Governance Network dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Yesinta, Ori (2026) Governance Network dalam Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Kepulauan Mentawai. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (BAB Vi) 03. BAB VI.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (172kB)
	Text (Skripsi Full text) 05. Skripsi Fulltext (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kondisi ketimpangan gender yang tinggi dan stagnan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang tercermin dari nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang konsisten di atas angka 0,8 selama periode 2020-2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sebagai instrumen Pengarusutamaan Gender (PUG) belum berjalan optimal, terutama dalam hal koordinasi antaraktor yang tergabung dalam Tim Penggerak/Driver PPRG, yaitu Bappeda, Dinsos P3A, BKAD, dan Inspektorat, serta aktor pendukung berupa Focal Point, SKPD, DPRD, dan YCMM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Kerangka teori yang digunakan adalah Governance Network in The Public Sector dari Klijn, Koppenjan, Spekkink, dan Warsen (2025), yang mencakup tiga variabel utama, yaitu analisis aktor, analisis proses, dan analisis kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance network dalam perumusan kebijakan PPRG di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mencapai level kolaborasi substantif. Dari sisi analisis aktor, terdapat ketimpangan kapasitas yang signifikan, di mana Dinsos P3A memikul hampir seluruh beban operasional jaringan, sementara peran substantif dalam mendorong agenda gender justru didominasi oleh aktor eksternal, yaitu YCMM. Dari sisi analisis proses, ditemukan pemutusan rantai kebijakan yang sistemik antara dokumen GAP-GBS dan KUA-PPAS, serta ketergantungan jaringan pada individu kunci tanpa sistem alih pengetahuan yang melembaga. Dari sisi analisis kelembagaan, absennya mekanisme insentif dan sanksi membuat kepatuhan SKPD bersifat sukarela, dan hubungan antaraktor Tim Driver masih beroperasi pada level personal, bukan institusional.

Actions (login required)

View Item