Hak Anakj Berkewarganegaraan Ganda sebagai Pemilih dalam Pemilu Ditinjau dari Convention On The Right Of the Child 1989

Lara, Mega Johar (2019) Hak Anakj Berkewarganegaraan Ganda sebagai Pemilih dalam Pemilu Ditinjau dari Convention On The Right Of the Child 1989. Diploma thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I_compressed.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV_compressed.pdf - Published Version Download (29kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR KEPUSTAKAAN_compressed.pdf - Published Version Download (34kB) | Preview
	Text (Skripsi full text) lengkao.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, baik terhadap status kedudukannya maupun status kewarganegaraannya. Dalam Pasal 1 Convention on the Right of the Child anak didefinisan sebagai setip manusia dibawah umur 18 tahun. Di Indonesia ketentuan hak memilih seseorang, diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun. | Sementara itu, anak berkewarganegaraan ganda baru dapat memilih kewarganegaraan nya ketika berumur 18 tahun, untuk itu apakah anak berkewarganegaraan ganda yang berusia 17 tahun dan belum memilih kewarganegaraannya dapat dikatakan sebagai pemilih. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam hak politiknya dan bagaimana sinkronisasi hukum nasional dengan Convention on the Right of the Child tentang hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam pemilu. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif didukung dengan penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian dan analisis anak berkewarganegaraan ganda dapat menggunakan hak nya sebagai pemilih berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Universal Declaration Human Right, Pasal 25 (b) Convenan on Civil and Politic Right, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 198 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi landasan hukum pemilihan umum serentak di Indonesia. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa sinkronisasi antara hukum nasional dengan Convention on the Right of ihe Child mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda terdapat ketidaksesuaian dalam hal kriteria batasan usia seorang anak dan Convention on the Right of the Child tidak mengatur hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih. Kata Kunci : Anak Berkewarganegaraan Ganda, Pemilih dalam Pemilu, Convention on the Right of the Child

Actions (login required)

View Item