Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemenangan Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

NAFILA, ARIFA HAR (2026) Keterlibatan Kepala Desa Dalam Pemenangan Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVERDAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 berlandaskan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil guna melahirkan pemimpin berkualitas sesuai kehendak rakyat. Integritas proses demokrasi tersebut sangat bergantung pada netralitas kepala desa yang memegang peranan sentral ditingkat masyarakat paling bawah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya erosi integritas pilkada yang dipicu oleh tindakan tidak netral dari kepala desa berupa melakukan tindakan atau keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Atas dasar tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1)Bagaimana pengaturan larangan bagi kepala desa untuk terlibat dalam pemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah di dalam peraturan perundang-undangan? 2)Bagaimana modus keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan proses penanganan di Bawaslu? 3)Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang melibatkan kepala desa?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan keterlibatan kepala desa dalam kontestasi politik sudah ada di dalam UU Desa, UU Pilkada, maupun UU Pemilu. Modus pelanggaran yang terjadi berupa mobilisasi kepala desa, kampanye terselubung, dan penggunaan fasilitas negara oleh Menteri desa untuk memenangkan pasangan calon, keterlibatan aktif kepala desa dalam menggalang dukungan, dan mobilisasi kepala desa oleh mantan penjabat bupati Nganjuk, serta mobilisasi kepala desa oleh Pasangan. Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan suatu perkara akan melihat kelengkapan syarat formil maupun materiil, disisi lain efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu di berbagai wilayah hukum bergantung pada sikap profesionalitas dan kualitas penyelenggara negara di tingkat daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa regulasi yang mengatur keterlibatan kepala desa telah ada, namun belum cukup utuh menjangkau berbagai modus operandi pelanggaran yang terjadi dan harus menekankan pada proses penegakan hukumnya. Modus keterlibatan kepala desa di berbagai daerah bervariasi, mulai dari mobilisasi kepala desa, pelibatan aktif, serta kampanye terselubung, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara mempertimbangkan syarat formil maupun materiil pemohon, dalam penelitian ini ditemukan beberapa pelanggaran netralitas kepala desa yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Mahkamah karena ada pembatasan syarat formil. Penulis merekomendasikan terhadap peraturan perundang-undangan perlu diperinci dan diperjelas mengenai modus operandi pelanggaran oleh kepala desa dan sinkronisasi antara UU Desa dan UU Pilkada. Perlu adanya efektivitas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu pada strategi, komitmen dan teknis khususnya terkait keterlibatan kepala desa. Pemohon seharusnya memperhatikan syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah demi permohonan dapat diterima Mahkamah

Actions (login required)

View Item