Dinamika Pengaturan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Studi Kasus Pada Partai Nasdem Periode 2009-2024)

LATIFAH, TUZAHRAH (2026) Dinamika Pengaturan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Studi Kasus Pada Partai Nasdem Periode 2009-2024). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (904kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (457kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (364kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penerapan kuota 30% bagi calon legislatif perempuan di Indonesia merupakan upaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik. Namun demikian, meskipun Partai NasDem Kota Padang telah memenuhi ketentuan tersebut dalam daftar calon legislatif periode 2009–2024, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Padang masih berada di bawah 30%. Selain itu, kebijakan afirmatif yang berfokus pada tahap pencalonan belum sepenuhnya mampu menjamin keterwakilan perempuan pada tahap keterpilihan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana dinamika pengaturan pencalonan perempuan dan problematika dalam pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang; kedua, apa saja faktor yang memengaruhi penurunan keterwakilan perempuan pada Partai NasDem Kota Padang; dan ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada Partai NasDem Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengaturan pencalonan perempuan mengalami perkembangan dari kebijakan persuasif menjadi imperatif melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat problematika, seperti pemenuhan kuota yang bersifat administratif, belum optimalnya penempatan calon perempuan pada posisi strategis, serta belum adanya jaminan keterpilihan perempuan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Selain itu, penurunan keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perilaku pemilih yang pragmatis, minimnya ketokohan perempuan, keterbatasan kapasitas kader perempuan, serta kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan meliputi dengan adanya program NasDem memanggil,Instruksi Struktur Organisasi Partai dan Pemberdayaan pengurus perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan tidak cukup dicapai melalui pemenuhan kuota administratif, melainkan memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat, komitmen partai politik, serta perubahan budaya politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil (outcome), guna mewujudkan keterwakilan perempuan yang lebih adil dan substantif dalam lembaga legislatif.

Actions (login required)

View Item