Akibat Victim Blaming Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Berdampak Pada Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

SELVIANA, - (2026) Akibat Victim Blaming Terhadap Korban Kekerasan Seksual Yang Berdampak Pada Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (638kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Victim blaming pada korban kekerasan seksual dapat berdampak pada psikologisnya dan proses penegakan hukum yang dijalaninya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan yang tepat untuk memenuhi hak korban kekerasan seksual yang mengalami victim blaming. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana akibat victim blaming terhadap korban kekerasan seksual, 2) Apa dampak victim blaming yang dialami korban kekerasan seksual pada proses penegakan hukum yang dijalaninya, 3) Apa upaya yang dapat dilakukan dalam pemulihan korban kekerasan seksual yang mengalami victim blaming. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik victim blaming dapat menimbulkan berbagai akibat terhadap korban kekerasan seksual, yaitu ketakutan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, korban kekerasan seksual mengalami taruma berlapis (secondary victimization), peningkatan tingkat stres pascatrauma (PTSD), dan korban kekerasan seksual yang cenderung menarik diri dari lingkungannya. Victim blaming ini juga akan berdampak pada proses penegakan hukum yang dijalaninya. Dampak tersebut antara lain: penurunan kualitas dan kelengkapan alat bukti yang disebabkan keterlambatan pelaporan, tidak terpenuhinya hak-hak korban dalam proses peradilan dan terhambatnya keberlanjutan perkara hingga tahap penuntutan dan persidangan. Pemulihan yang menjadi hak korban kekerasan seksual dapat terganggu karna adanya praktik victim blaming yang terjadi di lapangan. Namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan upaya pemulihan mental korban dengan pendampingan psikologis sejak tahap awal dan berkelanjutan, upaya pemulihan fisik korban yang bersifat rahasia dan dengan pendampingan psikolog, upaya pemulihan sosial bagi korban untuk memulihkan kepercayaan diri dan menghilangkan stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual, Dan jaminan pemenuhan ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual. Saran terhadap penelitian ini adanya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan terhadap aparat penegak hukum mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar aparat penegak hukum nantinya diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta berperspektif korban. Antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga serta masyarakat diharapkan dapat memperkuat kerjasama dalam upaya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Actions (login required)

View Item