PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) CALON ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA MENJAGA KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

TIARA, - (2026) PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) CALON ANGGOTA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM UPAYA MENJAGA KEMANDIRIAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (516kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemandirian kedua lembaga ini menjadi syarat utama dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, mekanisme seleksi anggota KPU dan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih membuka ruang intervensi politik, khususnya pada tahap fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keterlibatan DPR pada tahap ini berpotensi mempengaruhi objektivitas penilaian karena DPR merupakan lembaga politik yang memiliki kepentingan terhadap hasil pemilu. Fenomena munculnya dugaan penentuan nama calon sebelum pelaksanaan uji kelayakan serta adanya afiliasi politik calon dengan elite partai memperkuat kekhawatiran terhadap menurunnya kemandirian penyelenggara pemilu dan berkurangnya kepercayaan publik. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Pertama, mengapa mekanisme fit and proper test dalam seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu mempengaruhi kemandirian lembaga penyelenggara pemilu? Kedua, bagaimana mekanisme fit and proper test ideal dalam rekrutmen calon anggota lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan berintegritas? Upaya dalam permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menawarkan alternatif mekanisme seleksi dengan mengurangi jumlah calon yang diajukan kepada DPR menjadi jumlah yang sesuai dengan kebutuhan, yakni tujuh calon anggota KPU dan lima calon anggota Bawaslu. Apabila terdapat calon yang tidak memenuhi kualifikasi, DPR dapat meminta kembali kepada Tim Seleksi untuk mengirimkan calon anggota KPU dan Bawaslu untuk dilakukannya fit and proper test oleh DPR sesuai dengan kekurangan jumlah kuota jabatan. Model ini diharapkan mampu meminimalisasi intervensi politik sekaligus tetap menjaga prinsip check and balances antar lembaga negara serta memperkuat kemandirian penyelenggara pemilu.

Actions (login required)

View Item