Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pesanggem Dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Petak 104 Kabupaten Blora

Vista, Falih Aira (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pesanggem Dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Petak 104 Kabupaten Blora. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Bab IV) 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (305kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sebagai skema lanjutan dari program Perhutanan sosial menyebabkan hampir separuh lahan yang dikelola Perhutani beralih fungsi dan pengelolaannya kembali kepada Pemerintah Pusat. Hal ini mengakibatkan Pesanggem sebagai masyarakat petani yang menggarap lahan milik Perhutani menjadi kehilangan kepastian dan perlindungan hukum dalam menggarap lahan. Perhutani KPH Mantingan dan Pesanggem Desa Nglangitan yang memiliki hubungan kemitraan tentunya juga terdampak KHDPK, khususnya terkait dengan perlindungan atas hak garap Petak 104 yang berada di Kabupaten Blora. Padahal dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masyarakat memiliki hak untuk menikmati hasil hutan guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan pengelolaan atau pemanfaatan hasil hutan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme seorang petani dapat menjadi Pesanggem di Desa Nglangitan Kabupaten Blora?. 2) Bagaimana proses perubahan status kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Mantingan menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)?. 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak Pesanggem yang menggarap Petak 104 Kabupaten Blora dengan adanya Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (Socio legal approach). Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan teknik Sampling Snowball. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Di Desa Nglangitan tidak ada mekanisme khusus untuk menjadi Pesanggem. Semua orang yang memiliki kepedulian terhadap sumber daya hutan dan bersedia merawat tanaman tegakan Perhutani dapat menjadi Pesanggem 2) Ketidakjelasan pemanfaatan dan tindak lanjut dari alih fungsi kawasan hutan Perum Perhutani KPH Mantingan menjadi KHDPK, khususnya di Petak 104B sebagai salah satu kawasan yang menjadi KHDPK mengakibatkan munculnya konflik sosial di masyarakat. 3) Kurangnya arahan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat mengenai KHDPK menyebabkan dinas kehutanan daerah terkait kurang berkoordinasi dan saling melempar kewajiban. Meskipun putusan MK No. 95 tahun 2014 dan Putusan MK No. 181 tahun 2024 memberikan pengecualian terhadap masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan dalam mengelola hutan, Pesanggem masih tidak memiliki kepastian hukum akan haknya atas lahan Petak 104B maupun lahan KHDPK secara luas.

Actions (login required)

View Item