KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN PESANAN BARANG DALAM DUNIA BISNIS (Studi Kasus Perkara Nomor : 133/PDT.G/2014/PN.JKT.PST)

IL HENDRI, IL HENDRI (2015) KEDUDUKAN HUKUM DOKUMEN PESANAN BARANG DALAM DUNIA BISNIS (Studi Kasus Perkara Nomor : 133/PDT.G/2014/PN.JKT.PST). Masters thesis, UPT. Perpustakaan Unand.

Text 201508080245th_tesis il hendri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Segala kegiatan dalam dunia bisnis perlu adanya dokumen-dokumen bisnis sebagai bukti transaksi yang dilakukan. Dalam dunia bisnis dikenal adanya PO (Surat Pemesanan Barang). Salah satu perusahaan yang menggunakan PO ini adalah perusahaan jasa yang bernama PT. Srishindu Informatika. Untuk memenuhi kebutuhan permitaan barang dari Badan Intelijen Negara, PO tersebut dikirimkan oleh PT. Srishindu Informatika kepada PT. M. Tech Products (PT penyedia barang) via internet. Dalam PO tersebut dinyatakan bahwa down payment ke tiga akan dibayarkan setelah PT. M. Tech Products memberikan pelatihan implementasi dan training kepada Badan Intelijen Negara setelah barang diterima. Dalam prakteknya, PT. M. Tech Products tidak melaksanakan hal tersebut, sehingga Badan Intelijen Negara tidak mau membayar DP ketiga. Selanjutnya PT. M. Tech Products mengajukan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Srishindu Informatika dan Badan Intelijen Negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan kekalahan bagi PT. M. Tech Products. Bertolak dari kasus PO tersebut, maka yang menjadi masalah dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan PO dalam hubungan hukum antara para pihak dalam dunia bisnis dan bagaimana akibat hukum apabila PO tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Dalam pengertian personal, PO merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa pembeli benar- benar berminat melakukan jual beli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan hukum PO (surat pemesanan barang) merupakan suatu perjanjian. Akibat hukum pemesanan barang tidak teralisasi sebagaimana mestinya mengakibatkan terjadinya permasalahan atau sengketa.

Actions (login required)

View Item