ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg)

CLARA, MERFIN GULO (2026) ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER & ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (712kB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas mengenai upaya pemberantasan narkotika termasuk dengan menetapkan ketentuan pidana minimum khusus terhadap pelaku sebagai upaya menjamin efek jera dan mencegah disparitas pidana. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus. Salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg, dimana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 10 bulan atas pelanggaran Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika, padahal dalam pasal tersebut sudah diatur batas minimumnya adalah 5 tahun. Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus terhadap kasus tindak pidana narkotika pada putusan nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg, dan 2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Padang nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg yang menjatuhkan pidana minimum khusus pada kasus tindak pidana narkotika sudah relevan dengan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang datanya dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika yang ketentuan minimumnya adalah 5 tahun, namun dalam putusannya hakim malah menjatuhkan putusan di bawah ancaman minimum khusus tanpa dasar hukum yang sah. Hakim memang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh asas legalitas yang mengharuskan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam putusan Nomor 418/Pid.Sus/2024/PN Pdg tidak relevan dengan asas kepastian hukum karena penyimpangan terhadap batas minimum yang telah ditentukan undang-undang pada putusan ini menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan kurangnya jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar hakim menerapkan pidana minimum khusus secara konsisten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah perlu membuat aturan terkait batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, guna menjamin kepastian hukum, mencegah disparitas dan memberikan perlindungan hukum.

Actions (login required)

View Item