Pelaksanaan Penahanan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh yang Seharusnya dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara

Fauzan, Muhammad (2026) Pelaksanaan Penahanan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh yang Seharusnya dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (68kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (375kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (131kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Muhammad Fauzan 2210111002 Tahun 2026.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (767kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penahanan anak selama proses peradilan dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Namun, hingga saat ini LPAS belum tersedia di Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun Sumatera Barat pada umumnya. Akibatnya, penahanan anak dialihkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kondisi ini menimbulkan potensi percampuran antara tahanan anak dan anak binaan, yang dikhawatirkan menyebabkan transfer perilaku negatif, sementara asas praduga tak bersalah masih melekat pada tahanan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan anak di LPKA Kelas II Payakumbuh dilakukan berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi melalui kesepakatan aparat penegak hukum. Pelaksanaan penahanan telah berjalan baik, dengan pemisahan ruang hunian antara tahanan anak dan anak binaan, serta adanya kewajiban mengikuti program pembinaan. Selain itu, terdapat sistem pengawasan berupa alarm peringatan untuk mencegah pelanggaran masa penahanan. Pemenuhan hak-hak anak selama proses pidana juga terlaksana dengan baik, meliputi hak pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan psikologis, akses bantuan hukum, kunjungan keluarga, kegiatan kerohanian, olahraga, rekreasi, serta perlindungan dari kekerasan dan identitas. Sebagai saran, pemerintah diharapkan membangun LPAS minimal satu untuk wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mencegah interaksi langsung antara tahanan anak dan anak binaan.

Actions (login required)

View Item