Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Tanpa Izin Usaha Di Masyarakat

MHD. QORI, AL-KARIM (2026) Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite Tanpa Izin Usaha Di Masyarakat. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (113kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan Undang- Undang yang mengatur Kegiatan Usaha Migas dari hulu hingga hilir guna menjamin ketersediaan energi dan agar energi dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat dengan memberikan kompensasi. Pengaturan mengenai Kegiatan Usaha Migas seringkali tidak diterapakan di masyarakat sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum seperti Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa izin di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan penyimpangan distribusi BBM yang diberikan kompensasi oleh pemerintah, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan, kerugian negara, serta berpotensi menghambat pemerataan akses BBM bagi masyarakat. Penelitian ini merumuskan tiga pokok masalah, yakni: pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha niaga pertalite tanpa izin; kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum; serta upaya yang dilakukan Polresta Padang dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik penegakan hukum tersebut secara empiris. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini terjadi karena keterbatasan ekonomi, harga pertalite yang murah, pengawasan SPBU pengisian BBM yang tidak ketat. Banyak cara yang digunakan masyarakat untuk dapat memperoleh BBM jenis pertalite baik dengan membeli secara langsung atau bekerjasama dengan petugas pengisi BBM yang melakukan penyalahgunaan tugas. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang dilakukan melalui upaya preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat, dan patroli di wilayah Kota Padang yang rawan terjadi tindak pidana, serta upaya represif berupa penindakan langsung berdasarkan temuan lapangan atau laporan masyarakat yang dilanjutkan dengan memproses laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka sampai dengan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Penegakan hukum menghadapi beberapa kendala, baik internal seperti keterbatasan personel, anggaran, sarana, dan luasnya wilayah hukum; maupun eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan SPBU, maraknya praktik perolehan BBM secara melawan hukum, hingga faktor ekonomi pelaku. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan SPBU, optimalisasi patroli, pemetaan titik rawan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penegakan hukum sudah berjalan namun belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan sinergi antar instansi, serta pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat agar tujuan kompensasi BBM tepat sasaran dan tercipta ketertiban dalam distribusi pertalite.

Actions (login required)

View Item