KEADILAN EKOLOGIS PENATAAN RUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Sebuah Kajian Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)

Hidayatullah, Nazif (2026) KEADILAN EKOLOGIS PENATAAN RUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (Sebuah Kajian Terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) 2. COVER S.D ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab akhir/Penutup) 4. BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Bab I) 3. BAB I PENDAHULUAH.pdf - Published Version Download (610kB)
	Text (Daftar Pustaka) 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (Full Tesis) 1. TESIS 2320113025_NAZIF HIDAYATULLAH.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK UU No. 6 Tahun 2023 adalah regulasi yang diproduksi pemerintah untuk kepentingan ekonomi dan investasi. Pasal 17, undang-undang ini, mengubah 38 pasal dalam UU No. 26 Tahun 2007 untuk mempermudah pengadaan tanah sebagai langkah strategis dari tujuan pemerintah tersebut. Perubahan ini memantik kekhawatiran terkait menguatnya relasi yang tidak adil antara manusia dan alam dalam konteks tata ruang. Pasalnya, ruang sebagai wadah interaksi unsur biotik dan abiotik harus ditata secara adil. Untuk itu, pengaturan penataan ruang harus mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan ekologi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: a) penerapan prinsip keadilan ekologi dalam Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023, dan b) pola distribusi ruang antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji Pasal 17 UU No. 6 Tahun 2023 sebagai data utama untuk mendeskripsikan kecenderungan kebijakan penataan ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tata ruang tersebut belum mengimplementasikan prinsip keadilan ekologis. Temuan spesifik mengidentifikasi bahwa 86% ketentuan dalam pasal ini dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, yang mengakibatkan lemahnya kekuatan mengikat dan daya paksa secara hukum. Selain itu, Pasal 17 menunjukkan bias regulasi yang signifikan terhadap kepentingan ekonomi (mencapai 46,8% dari total konten). Tren ini dipertegas dengan adanya reduksi denda pidana sebesar 82% bagi korporasi yang melakukan pelanggaran tata ruang yang berakibat pada perubahan fungsi spasial hingga hilangnya nyawa. Tidak adanya regulasi konkret mengenai batas hutan dan kawasan lindung semakin mengonfirmasi rendahnya komitmen ekologis dalam beleid tersebut. Kata kunci: Keadilan, Ekologi, dan Penataan Ruang.

Actions (login required)

View Item