PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG DALAM EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN PADA BANK MEGA CABANG PADANG

Ariq Izra, Fahrezi (2026) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG DALAM EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN PADA BANK MEGA CABANG PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (389kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab IV.pdf - Published Version Download (296kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin pelunasan piutang kreditur apabila debitur wanprestasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan parate eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan. Namun,pelaksanaan eksekusi seringkali tidak berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya terkait kepastian hukum bagi pemenang lelang dalam menguasai objek yang dibelinya.Pokok permasalahan yang dibahas adalah: pertama, bagaimana perlindungan hukum pemenang lelang pada eksekusi lelang hak tanggungan di Bank Mega Cabang Padang dan bagaimana penyelesaian eksekusi objek lelang hak tanggungan pemenang lelang di Bank Mega Cabang Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada yuridis empiris dengan menelaah fakta-fakta terkait penelitian dan wawancara kepada pihak terkait. Hasil penelitian ini adalah: menunjukan bahwa secara normatif, pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan UUHT dan peraturan pelaksananya. Pemenang lelang dilindungi melalui keabsahan proses lelang, kewajiban KPKNL meneliti dokumen objek, serta jaminan bahwa lelang yang sah tidak dapat dibatalkan sebagaimana diatur Pasal 42 Vendu Reglement dan Pasal 31 PMK No 122 Tahun 2023.Namun,dalam praktiknya pemenang lelang masih menghadapi hambatan, yaitu berupa gugatan dari debitur atau pihak ketiga, untuk mengosongkan objek. Kedua, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemenang lelang melakukan permohonan eksekusi pengosongan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 200 HIR. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum secara materil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, serta optimalisasi peran pengadilan dalam mempercepat proses eksekusi agar tercipta sistem eksekusi hak tanggungan yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi pemenang lelang. . Kata Kunci: Hak Tanggungan, Lelang, Eksekusi, Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item