PERAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

Muhammad Mycho, Boneh (2026) PERAN KANTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN SAROLANGUN SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (71kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (364kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kasus pertanahan merupakan proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (11) mengatakan mediasi adalah cara penyelesaian kasus melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya dan/ mediator pertanahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Sarolangun?, (2) Bagaimanakah proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun dalam penyelesaian sengketa tanah?, (3) Bagaimanakah peran Kantor Peratanahan Kabupaten Sarolangun sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis jenis penelitian primer, lokasi penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah umumnya dipicu oleh lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah, serta praktik transaksi yang tidak sesuai prosedur, sehingga kasusnya terus meningkat pada tahun 2023-2024. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan berperan penting sebagai mediator non-litigasi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, dengan memfasilitasi komunikasi, negosiasi, hingga pencatatan kesepakatan yang sah. Meskipun masih terkedala keterbatasan bukti, sumber daya, dan kehadiran para pihak, mekanisme mediasi terbukti lebih efektif dibanding litigasi karena mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak atas tanah, serta menjaga keharmonisan sosial masyarakat agraris. Kata Kunci: Peran, Kantor Pertanahan, Mediasi, Sengketa Tanah.

Actions (login required)

View Item