PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH SOLOK

Argyanti, Hanifah Mulyana (2026) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK NAGARI CABANG SYARIAH SOLOK. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (338kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (343kB)
	Text (Skripsi Full Text) Tugas Akhir fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kredit merupakan kegiatan utama perbankan yang didasarkan pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam praktiknya, pemberian kredit memerlukan jaminan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bank. Salah satu bentuk jaminan yang di gunakan pada kredit multiguna adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS), yang dinilai memiliki nilai ekonomis karena menunjukkan status kepegawaian tetap dan kepastian penghasilan. Namun secara yuridis, SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dialihkan atau dieksekusi sebagaiman jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga kedudukannya hanya bersifat administratif dan tidak memberikan hak preferen kepada kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok, bagaimana pengaturan hukum dan kedudukannya sebagai jaminan, serta apa saja hambatan dan permasalahan hukum yang timbul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat desktiptif melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan baha pelaksanaan kredit multiguna dilakukan melalui tahapan administrasi dan analisis berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta penerapan prinsip 5C, mana SK PNS dijadikan dasar keyakinan bank terhadap kemampuan pembayaran melalui pemotongan gaji. Namun, dalam hal terjadi wanprestasi akibat pemberhentian, pengunduran diri, kematian atau penyalahgunaan SK oleh pihak lain, posisi bank menjadi lemah karena tidak terdapat objek jaminan yang dapat dieksekusi secara langsung. Penyelesaian kredit macet dilakukan melalui restrukturisasi dan apabila tidak berhasil dapat ditempuh upaya hukum berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata dengan berlandaskan asas pacta sunt servanda Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian, SK PNS tidak memiliki kekuatan sebagai jaminan kebendaan, melainkan hanya sebagai instrumen administratif yang bergantung pada keberlanjutan status kepegawaian debitur sehingga diperlukan peningkatan kehati-hatian dan pengawasan dalam pelaksanaanya.

Actions (login required)

View Item