IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG TAHUN 2022

Alfiansyah, Ahmad Gibran (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG TAHUN 2022. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (BAB VI) 03. BAB VI.pdf - Published Version Download (132kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai dinamika dan hambatan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kota Padang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan pada empat variabel determinan keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan fenomena secara faktual. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam serta studi dokumentasi terhadap berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perangkat kelurahan, hingga pemilik rumah kos sebagai wajib pajak, serta diperkuat oleh informan triangulasi untuk validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa sosialisasi kebijakan masih belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan wajib pajak. Selain itu, aspek disposisi pelaksana dan struktur birokrasi ditemukan masih lemah, terutama dalam hal komitmen, koordinasi lintas sektor, serta intensitas pengawasan di lapangan. Kondisi-kondisi tersebut secara akumulatif berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta tidak tercapainya target penerimaan pajak rumah kos secara maksimal di Kota Padang. Diperlukan penguatan pada sistem pengawasan dan integrasi data agar kebijakan ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

Actions (login required)

View Item