Politik Hukum Pengaturan Izin Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Chairun Nisa, Nabila (2026) Politik Hukum Pengaturan Izin Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (147kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pengelolaan terkait sumber daya alam di Indonesia telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang menjelaskan “dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini mencerminkan hak menguasai negara sebagai fungsi publik pemerintah pusat untuk kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya alam demi kesejahteraan umum. Namun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) melalui Pasal 51 ayat (1) mengizinkan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada Ormas keagamaan dengan cara lelang atau prioritas, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kesejahteraan umum, menimbulkan inkonsistensi perundang-undangan, serta membuka ruang politisasi agama, dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini, pertama, bagaimana dinamika pengaturan perizinan dalam usaha pertambangan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?. Kedua, Bagaimana konsep yang ideal terkait pengaturan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025? Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan permasalahan dapat disimpulkan bahwa, pertama, dinamika pengaturan perizinan dalam UU Minerba menunjukkan inkonsistensi arah politik hukum pertambangan yang berimplikasi pada ketidakpastiaan hukum, disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan akibat proses legislasi kilat tanpa Prolegnas serta partisipasi publik. Kedua, adapun konsep ideal pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Minerba tidak perlu memberikan skema izin prioritas kepada ormas keagamaan, karena prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menekankan penguasaaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk subjek hukum tertentu. Selain itu, ormas keagamaan pada hakikatnya merupakan organisasi nirlaba yang berorientasi pada kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga keterlibatan dalam industri ektraktif berisiko tinggi dapat menimbulkan dualitas fungsi dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, konsep ideal pengaturan perizinan pertambangan seharusnya tetap menggunakan mekanisme lelang terbuka yang transparan dan berbasis teknis serta manajerial, tanpa memberikan prioritas kepada entitas tertentu. Kata kunci: Politik hukum, izin pertambangan, UU Minerba, Hak Menguasai Negara, Ormas Keagamaan

Actions (login required)

View Item