PENENTUAN OBJEK MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Delfina, Gusman (2026) PENENTUAN OBJEK MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S3 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Accepted Version Download (193kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (538kB)
	Text (Bab VI Penutup) Bab VI.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Disertasi Full Text) Disertasi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Objek materi muatan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya bersumber dari norma konstitusi yang memerintahkan suatu hal untuk diatur dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi, Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan undang-undang dapat berupa “perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang”, sehingga membuka kemungkinan lahirnya objek materi muatan undang-undang yang tidak secara langsung berakar pada UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan ini menimbulkan persoalan konstitusional mengenai kedudukan dan legitimasi objek materi muatan undang-undang dalam sistem hierarki norma hukum menurut Stufentheorie serta original intent Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan konstitusi sebagai sumber utama pelimpahan pengaturan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana prinsip pembentukan undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945? Kedua, bagaimana pengaturan objek materi muatan undang-undang sebagai pedoman pembentukan undang-undang? Ketiga, bagaimana penentuan objek materi muatan undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, prinsip pembentukan undang-undang dalam UUD NRI Tahun 1945 bertumpu pada dua pilar yang saling berkaitan, yaitu prinsip substansial yang berakar pada tujuan negara dan kedaulatan rakyat serta prinsip prosedural dalam kerangka sistem konstitusional yang hierarkis. Kedua, objek materi muatan undang-undang pada dasarnya telah diatur secara eksplisit dan implisit dalam UUD NRI Tahun 1945, sedangkan pengaturannya dalam UU PPP, khususnya Pasal 10, berfungsi sebagai pedoman namun berpotensi memperluas maknanya. Ketiga, objek materi muatan undang-undang yang telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak tepat diposisikan sebagai norma tersendiri dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama jika membuka ruang perluasan yang tidak secara jelas berlandaskan konstitusi. Kata Kunci: Objek materi muatan UU, Materi muatan UU, Sistem Peraturan Perundang-undangan

Actions (login required)

View Item