Pelanggaran Etik Politik Dalam Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Di Daerah Sumatera Utara Tahun 2020

Saputra, Alwi (2026) Pelanggaran Etik Politik Dalam Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati (Pilbup) Di Daerah Sumatera Utara Tahun 2020. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) 02. Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (356kB)
	Text (Bab VI Kesimpulan dan Saran) 03. Bab VI Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version Download (182kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (Tesis Fulltext) Tesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di Sumatera Utara ditemukan pelanggaran etik Pemilu. Pelanggaran yang ditemukan adalah Kasus penggelembungan suara oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Madina. Penyebab PSU di Kabupaten Labuhan Batu dan Labusel karena kelalaian KPPS saat bertugas dan manipulasi data pemilih oleh petugas KPPS. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tindak pragmatisme paslon dan pola transaksionalisme politik yang menyebabkan PSU dalam kasus pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut Tahun 2020. Teori yang peneliti gunakan adalah pragmatisme politik yang kemudian dihubungkan dengan politik transaksional. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses malpraktek Pemilu yang terjadi saat Pilkada Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2020, 3 daerah di atas memiliki motif dan karakternya masing-masing. Hasil temuan di Kabupaten Madina adalah bahwa petugas KPPS menjadi aktor malpraktek Pemilu atas dasar kepentingan praktis. Transaksionalisme politik di Kabupaten Madina berhasil merubah pola dukungan masyarakat dengan memilih kandidat dengan jumlah uang paling besar. Di Kabupaten Labusel, peneliti menemukan bahwa pragmatisme politik hanya sekedar untuk kepentingan pribadi pemilih, bukan dengan tujuan memenangkan paslon. Kondisi sosial ekonomi justru menjadikan pemilih yang apatis di Kabupaten Labusel. Transaksionalisme politik menjadi hal yang wajib, namun hanya sekedar upah untuk memberikan hak suara, tanpa usaha memenangkan paslon tertentu. Di Kabupaten Labuhan Batu, pragmatisme politik sangat terstruktur dan masif, serta adanya usaha membangun relasi kuasa oleh paslon. Politik transaksional lebih kuat dibanding relasi kuasa yang dibangun kandidat, karena terbukti paslon dengan jumlah uang lebih besar berhasil memenangkan Pilkada, bahkan di daerah yang menjadi basis tim lawan.

Actions (login required)

View Item